Desa Ngroto Jadi Percontohan Gerakan Penanggulangan Kemiskinan

0
Kepala Desa Ngroto, Prayogi, menerima kunjungan Tim Program GalangKesan (2/11)

desabisa.com – Desa Ngroto, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang kembali mencatat prestasi. Desa ini dipilih oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Malang sebagai desa percontohan Gerakan Penanggulangan Kemiskinan Pedesaan (GalangKesan).

Sebelumnya, desa ini telah dinobatkan sebagai desa terbaik oleh Kementerian Desa, Transmigrasi dan Pembangunan Daerah Tertinggal pada pertengahan tahun ini. Dari 100 desa terbaik menurut indeks desa membangun (IDM), Ngroto menempati peringkat pertama dengan nilai IDM 0,94.

Prestasi Ngroto tersebut tidaklah dicapai dengan mudah. Tahun 2014, Ngroto masih berstatus desa berkembang dengan nilai IDM 0,64. Butuh waktu empat tahun bagi desa ini untuk mengubah statusnya menjadi desa mandiri.

“Ini adalah hasil dari kerja keras bersama. Kuncinya adalah adanya sinergitas antara pemerintah desa dengan masyarakat. Dengan begitu, perencanaan yang kami buat bisa dilaksanakan sesuai harapannya,” Ujar Prayogi, Kepala Desa Ngroto, saat menerima kunjungan Bappeda Kabupaten Malang dalam rangka sosialisasi GalangKesan, Jumat (2/11).

Sebelumnya dikatakan oleh Nasrun Annahar, Ketua Pelaksana Program GalangKesan bahwa Ngroto termasuk salah satu dari tiga desa yang menjadi pilot project program penanggulangan kemiskinan. Dua desa lainnya adalah Desa Urek-Urek, Kecamatan Gondanglegi dan Desa Bantur, Kecamatan Bantur.

“Desa Ngroto ini dipilih karena keberhasilannya dalam menyelaraskan program pembangunan dengan kebutuhan masyarakat, khususnya di sektor pengentasan kemiskinan. Berdasarkan praktik baik tersebut, desa ini bisa jadi contoh bagi desa-desa yang lain,” sambung alumni S2 Universitas Brawijaya tersebut.

Program GalangKesan lahir atas inisiatif Bappeda bersama Averroes Community sebagai upaya untuk mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan merupakan salah satu dari tiga sektor prioritas pembangunan Kabupaten Malang.

Hasil yang diharapkan dari program ini adalah sebuah regulasi yang dapat menyelaraskan seluruh program organisasi perangkat daerah (OPD) di tingkat kabupaten hingga level desa.

“Sebelum semua desa melakukan gerakan penanggulangan kemiskinan, maka perlu uji coba. Ngroto dan dua desa lainnya akan menjadi contoh bagaimana desa yang pro-poor,” lanjut Nasrun.

Tahap awal dari program ini adalah mengajak masyarakat untuk menyusun indikator dan dokumen data kesejahteraan desa. Indikator kesejahteraan dirumuskan dan dilakukan oleh desa sendiri secara partifipatif.

“Harapannya nanti semua desa di Malang mampu merumuskan dokumen kesejahteraan versi mereka sendiri. Dengan data tersebut, pemerintah desa bisa memetakan kondisi warganya. Selama ini indeks yang dibuat BPS atau BKKBN kan sifatnya general, Sehingga belum tentu sesuai dengan kondisi desa-desa yang begitu beragam,” kata Nasrun.

Program ini rencananya akan di-launching pada 28 November 2018 mendatang, bertepatan dengan perayaan hari jadi Kabupaten Malang yang ke 1258.

Author: Redaksi