Problematika Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Pariwisata

Tren pembangunan pariwisata berkelanjutan semakin naik daun saat ini. Upaya untuk mewujudkan pariwisata berkelanjutan salah satunya direalisasikan dengan partisipasi masyarakat lokal. Namun, seringkali pariwisata bukan hanya mengeksploitasi alam melainkan juga masyarakat lokal. Alih-alih meningkatkan kesejahteraan, pariwisata justru menempatkan masyarakat dalam situasi yang merugikan.

Ada banyak kasus di mana masyarakat disingkirkan dari lingkungan mereka sendiri. Mereka seolah tidak punya otoritas untuk mempertahankan diri apalagi memperoleh keuntungan dari pariwisata. Melalui gambaran ini maka partisipasi masyarakat dalam pariwisata menjadi penting. Namun hal yang tidak boleh luput ialah implementasi dari partisipasi masyarakat.

Dalam mewujudkan cita-cita pengembangan pariwisata berkelanjutan dan mampu menguntungkan semua stakeholder pariwisata tidak semudah membalikkan telapak tangan. Bahkan solusi untuk melibatkan partisipasi masyarakat perlu dikaji ulang mengingat implementasinya yang kompleks.
Partisipasi masyarakat yang disebut-sebut mampu mengentaskan posisi masyarakat sebagai penonton pariwisata rupanya juga diselimuti beragam pro dan kontra. Sebab realitanya masyarakat begitu heterogen.

Ada banyak gagasan dan kepentingan yang dibawa dalam perencanaan pariwisata. Seringkali sifat gagasan dan kepentingan tersebut tidak seragam atau bahkan saling kontradiktif satu dengan yang lain. Oleh karena itu ada beberapa faktor yang harus diperhatikan untuk mengatasi hal ini.

Pertama yaitu mewujudkan tujuan pariwisata yang jelas antar pemangku kepentingan. Tahap permulaan ini menjadi titik penentu dalam menjalankan keberhasilan pariwisata kedepannya atau mungkin sebaliknya.

Masalah lain yang juga sama pentingnya ialah definisi dari kelompok/masyarakat lokal itu sendiri. Seringkali otoritas lokal dikuasai oleh individu/kelompok yang bahkan tidak menjadi bagian dari masyarakat lokal. Seharusnya yang bisa termasuk bagian masyarakat lokal bukan hanya ditentukan oleh batas geografis melainkan juga keterikatan nilai dan identitas.

Tantangan dalam merealisasikan partisipasi masyarakat lainnya ialah mengenai kepercayaan. Tidak semua masyarakat berpikiran terbuka dan percaya diri mengutarakan gagasannya dalam sebuah forum pariwisata. Beberapa orang merasa bahwa ia tidak cukup cakap dan berpengetahuan untuk didengar dan dihargai gagasannya. Seringkali mereka merasa cukup terwakili oleh orang-orang yang dinilai punya status dan pengetahuan yang tinggi. Mereka pun akhirnya terkesan seperti apatis. Padahal ruang yang dihadirkan untuk mereka rupanya terbatas secara struktural.

Selain dari masyarakat, pemerintah juga punya tanggung jawab besar dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan. Pemerintah bukan hanya bertugas memberi dana insentif tapi juga harus tahu apa yang dibutuhkan masyarakat. Selain itu pemerintah juga harus konsisten dan gigih mendampingi masyarakat. Hanya saja aktualisasi gambaran ini masih jauh dari kata cukup. Butuh waktu yang lama memang untuk membimbing masyarakat dalam tataran berkelanjutan. Namun dibanding memberi bantuan yang sifatnya sementara dan destruktif maka tidak ada salahnya mengambil langkah perlahan dan berkelanjutan.

Referensi :
Sherma Roberts (2011) An exploratory analysis of factors mediating community participation outcomes in tourism, Community Development, 42:3, 377-391, DOI: 10.1080/15575330.2010.519041

Author: Yayuk Windarti